Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP Bagi Pelaku Bisnis

Pemerintah bersama DPR meresmikan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada September 2022 lalu. Selain mengatur sanksi terkait pelanggaran atas data mewajibkan untuk pribadi, UU ini menyesuaikan juga pemrosesan data pribadi berdasarkan UU PDP.
UU PDP ditujukan bagi seluruh organisasi maupun para pelaku bisnis di Indonesia untuk menjamin hak perlindungan data mereka.

Dari implementasi UU PDP diperlukan manajemen risiko yang tepat dalam menangani dan meminimalisasi kebocoran data, diantaranya:

• Mengukur tingkat ketahanan (maturity) dan keamanan risiko siber dengan standar internasional seperti NIST CSF, CIS CSC-20, dan ISO 27001
• Mengkuantifikasi risiko dan dampak finansial yang terjadi akibat kebocoran data
• Persiapan kerangka kerja pemrosesan data pribadi sebagai pedoman kepatuhan
• Melakukan pelatihan terhadap karyawan
• Membuat IT road map (peta jalan) untuk mencapai ketahanan siber yang memadai
• Membuat strategi manajemen risiko termasuk upaya melakukan transfer risiko
• Meninjau persetujuan dan kontrak terkait pemrosesan data
• Pembuatan umbrella privacy policy

Dalam melakukan manajemen risiko di atas, pelaku bisnis dapat menggunakan jasa konsultan yang memiliki kapabilitas, tim yang berpengalaman, serta teknologi yang tepercaya.

UU PDP memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi, dengan mengatur sanksi bagi pelanggaran dan mendorong pemrosesan data yang sesuai dengan standar keamanan dan privasi yang tinggi.📄🔒

Penasaran bagaimana ICT dapat membantu upaya peningkatan sistem keamanan siber perusahaan dalam rangka memenuhi UU PDP? Langsung hubungi kami ya di marketing.communication@infracom-tech.com.

#ICT #InfraComTechnology #SolutionsGoBeyond #ICTSolutions #ITSolution
#UUPDP #PerlindunganDataPribadi #PrivasiData #KeamananData #KepatuhanData #DataPribadi #Indonesia #DataPrivacy #DataSecurity

Written By : Marketing Communication ICT | Published : 03/Jul/2023